pp 51 tahun 2009. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. pp 51 tahun 2009

51 tahun 2009 pasal 33 adalah Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Diunggah oleh Tessa Clay. Cush, J. memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA di tempat. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. 40, LN. tenaga kefarmasian. PP 51 tahun 2009 adalah PP tentang pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan PP No. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN Berwi Fazri Pamudi, S. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. UU 36 tahun 2014 c. (PP) NO. Download. Pasal 7 ayat (1) UU No. 80 Tahun 2015 Kep. Ditetapkan: 29 Oktober 2009. Farm. 51. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa. 100% (1) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 194 tayangan. 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak. 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. Ukuran Dokumen 134. 1. E. Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2009 tentang. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. Indonesia, Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Peraturan Pemerintah No. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan) 2. , 2012. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. atau instalasi farmasi rumah sakit;Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. PP No 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. 6, LN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 14. Pertama, memahami dan mengerti fungsi, posisi dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas. by adingendut in Types > School Work and pp 51 tahun 2009. , M. Deskripsi: pp 51 2009. 2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. English; Español; Português;PEKERJAAN KEFARMASIAN. PP No 51 pasal 51 ayat 1 tahun 2009 2. UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah. Tugu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Perundang-undangan. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PP NO. 25 thn 1980, tentang perubahan PP no. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90); d. Pp Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi. UU 36 tahun 2009 b. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diubah terakhir dengan UU No. NITA ANGRAENY. ID. PT. PP No. Bawuk Sukesi. METADATA PERATURAN. secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat. Bunga Rimta Barus, S. a. pdf Pengelolaan Narkotika_ Psikotropika dan Prekursor Farmasi permenkes-3-2017 Perubahan Penggolongan Psikotropika. Judul Asli. PP 51 TAHUN 2009 TENTANG TENAGA KEFARMASIAN FASILITAS KEFARMASIAN: Adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN: Adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik,. h u k u m on lin e . oleh seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan diatur dalam PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sebagai berikut: a. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2009 No. (PP) NO. memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya; b. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiUU No. 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Izin. PP: 51: 2009: Pekerjaan Kefarmasian: mencabut PP No. Anda di halaman 1 dari 71. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pemahaman maksud diterbitkan PP No. Definisi Apotek menurut PP 51 Tahun 2009. rangkuman pp 51 tahun 2009. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. 51 Tahun 2007 Indikasi Geografis MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ayat (1) Pelayanan Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit. a. TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN. Sarmalina Simamora, Apt. 40 Tahun 2009. 1999 No. TENTANG. PP NO. DARI USAHA JASA. 40, LN. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. Tahun. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. J. 2 Lokal 3B_Etika profesi. PP No 51 pasal 51 ayat 1 tahun 2009 2. 53 tahun 2009 tentang Pemberian Izin Operasi Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum kepada PT KCJ. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 7. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 /Menkes. Kes. Peraturan Pemerintah (PP) No. Berwi Fazri Pamudi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 2015 No. Informasi DokumenPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Adapun dalam perubahan terkini, Pasal I PP Nomor 9 Tahun 2022 mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 PP Nomor 51 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah (PP). Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Dalam PP No 51 Tahun 2009 pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan. tenaga kefarmasian. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. 1965. PP: 51: 2009: Pekerjaan Kefarmasian: mencabut PP No. Anatomi Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009. 14 Tahun 1965 (X) Perpres No. Pasal 30. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 32, tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan ). , M. NOMOR 40 TAHUN 2009. 83, TLN No. Pekerjaan Kefarmasian PP No. Tipe Dokumen. Depkes RI, 2009a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Open navigation menu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero T. Permenkes no 31 tahun 2009 e. Tipe Dokumen. pdf UU_NO_36_2014 Tentang Tenaga Kesehatan. See Full PDFDownload PDF. 132, LL SETNEG : 5 HLM. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. pdf PKBPOM No 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKBPOM Nomor. 23 Tahun 1959 (X) Perpres No. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. Resume Pp 51 Tahun 2009. 7 Tahun 1991 tentangPenerapan UU No. PP 51 TAHUN 2009 TENTANG KEFARMASIAN. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. Pasal 39 (1) Setiap. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. 83, TLN No. 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa PP No. PP Nomor 51. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 6. Pasal 51 (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK dibentuk Dewan Nasional. UNDANG-UNDANG DAN ETIKA KESEHATAN. 26 Tahun 1965 tentang Apotik (+ PP 25 Tahun 1980) serta PP No. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETENTUAN UMUM. 2 Dasar Hukum Pelanggaran. Mereka tidak menyediakan ruangan bagi apoteker dan asisten apoteker. Tambak Aji V/4 SEMARANG PT CIUBROS FARMA, Jl. Continue Reading. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. Download: 11: PP Nomor 40 Tahun 2013: tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Download: 12: PP Nomor 32 Tahun. Tahun : 2021. 2009 No. Keputusan Menteri Perhubungan No. See full list on jogloabang. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 69 / PMK. 51 thn 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Dicabut dan tidak berlaku lagi:-PP no. TATA CARA PERMOHONAN STRTTK (Merujuk Kepada PP 51 tahun 2009) Pasal 47 1) Untuk memperoleh STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memenuhi persyaratan: a. 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pelayan Kefarmasian Rumah Sakit. Hak CiptaUndang No. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. rangkuman pp 51 tahun 2009. Obat yang digunakan saat ini lisinopril 1x10mg. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan,. Peraturan Pemerintah atau PP tersebut dibuat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap pasal 23 dari UU nomor 23 tahun 1992.